Tanpa “Public Hearing” Reklamasi Perluasan Bandara Ngurah Rai Dipastikan Gagal

Keterangan photo: Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup Komang Gede Subudi.


jarrakbali.com, Denpasar – Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup Komang Gede Subudi menyoroti rencana reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai tanpa “public hearing”. Menurutnya semua jenis pembangunan harus dilakukan sesuai aturan dan diketahui publik, apalagi proyek penimbunan laut yang selama ini dinilai masyarakat pasti akan menimbulkan abrasi di kawasan pesisir. “Masyarakat Bali mesti bereaksi atas persoalan ini, setahu saya belum ada public hearing terkait masalah ini,” ujar Subudi, di Denpasar, Selasa (27/2/2018).

Ditegaskan Subudi apapun bentuk pembangunan yang akan dilakukan di Bali penting untuk disampaikan ke masyarakat sehingga dengan adanya public hearing masyarakat akan tahu dampak baik dan buruk dari reklamasi, apa kajian dan model reklamasi yang akan dilakukan disana. “Sampai saat ini kita juga tidak pernah diajak komunikasi terkait masalah reklamasi ini, dan kita juga tidak pernah mendengar adanya public hearing. Apakah reklamasi akan berdampak baik atau buruk itu kan urusan kajian bagaimana nanti dibangun disana reklamasi model apa yang dilakukan disana supaya tidak menjadi fitnah karena memang Bali rentan terhadap abrasi itu kuncinya,” paparny.

Pelaksana reklamasi (Angkasa Pura I, red) kajiannya harus jelas dan tidak boleh sepihak serta menyeluruh dari segala sisi, sehingga benar-benar menyajikan kajian yang matang serta tidak merugikan pulau Bali secara menyeluruh. Begitu pula terkait model reklamasi yang akan dilakukan beserta dampak lingkungan yang akan ditimbulkan bila model reklamasi tidak cocok untuk dilakukan utamanya di kawasan tersebut. Menurutnya istilah reklamasi bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu dibicarakan oleh masyarakat Bali sehingga harus dihadapkan pada kajian yang jelas didukung dialog dan public hearing. “Paling penting masyarakat Bali mesti diajak bicara, sehingga kedepanya tidak menjadi masalah. Kalau kita bicara reklamasi kajian harus jelas dan siapa yang melakukan kajian. Jangan satu lembaga dan harus ada pembanding dari univeraitas lainnya, sekurang-kurangnya ada tiga univeraitas yang menjadi pembanding itu baru feir,” pintanya.

Bila semua dilakukan dengan baik dipastikan masyarakat akan lebih terbuka dan bijak menerima informasi. Sosialisasi melalui public hearing dengan melibatkan berbagai kalangan yang konsen terhadap lingkungan serta melibatkan seluruh stake holder terkait akan mampu menyajikan dialog yang holistik dan tidak saling menyalahkan. Kajian harus dilakukan menyeluruh baik terkait lingkungan, ekonomi, aspek sosial budaya dan yang terpenting harus ada keseimbangan. “Masyarakat Bali menyikapinya juga harus bijak untuk itu perlu kajian, ada public hearing dan juga ada jaminan dari pihak yang melakukan reklamasi bila rencana reklamasi berdampak tidak baik di daerah lain, hasil kajian harus disampaikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Menilai ada kesan tertutup dalam rencana proyek reklamasi untuk perluasan bandara, Subudi mengajak masyarakat Bali untuk melek dan harus bersikap karena bila proyek dilaksanakan tanpa melibatkan komponen masyarakat dipastikan proyek yang akan dijalankan tidak benar dan menyalahi aturan. “Kalau ada yang mengatakan disitu layak dilakukan reklamsi saya akan antitesisnya, saya akan lawan yang mengatakan layak disana, saya sebagai ketua umum ( Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup, red) memiliki divisi-divis kita akan melakukan kajian itu saya antitesis pada orang atau lembaga yang akan menyatakan layak. Untuk itulah kita perlu diajak berbicara dan masyarakat Bali tidak akan menabukan reklamasi yang penting masyarakat diajak bicara dan bisa dipertanggung jawabkan bagi kebaikan Bali kedepan,” tegasnya. Seraya menambahkan “Jangan mentang-mentang proyek pusat ya gak bisa jadi. Untuk itulah perlu dibangun sinerjitas dari awal agar tidak ada yang keberatan, kalaupun sudah ada amdal turun public hearing ini wajib kalu tidak dilakukan wartawan harus beritakan sampai ke titik basis masyarakat Bali,” tutupnya bernada panas. (sut/sur)

Denpasar